Pemkot Bandung Gelontorkan Rp 9,2 Miliar untuk Bansos

Spiritbandung.com – Pemkot Bandung bakal menggelontorkan anggaran Rp 9,2 miliar untuk bantuan sosial berupa program padat karya dan permodalan bagi masyarakat. Bantuan yang digelontorkan itu sebagai upaya antisipasi dampak inflasi karena kenaikan harga BBM.

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial itu sesuai dengan SE Kemendagri Nomor 500/425/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/2022 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyalurkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk menangani inflasi.

Ema mengatakan bantuan sosial itu bakal disalurkan dalam tiga bulan ke depan, yakni pada Oktober, November dan Desember 2022. Jika merujuk pada PMK Nomor 134/2022, dari total DTU Pemkot Bandung yang mencapai Rp 464 miliar, maka anggaran yang bakal digelontorkan untuk bantuan sekitar Rp 9,2 miliar.

“Kita sesuaikan alokasinya sebesar dua persen, jadi anggarannya itu Rp 9.291.806.165,” kata Ema di ruangannya usai rapat bersama seluruh SKPD di Balai Kota, Rabu (7/9/2022).

Ema mengatakan total bantuan Rp 9,2 miliar itu bersumber dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2022. Tahun ini, dikatakan Ema, BTT mencapai Rp 67 miliar. Sekitar Rp 25 miliar telah digunakan untuk penanganan COVID-19, penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Sisa Rp 42 miliaran. Nanti diambil Rp 9,2 miliaran (untuk bantuan dampak inflasi), jadi tinggal Rp 33 miliaran. Nanti kan diambil untuk lainnya, bencana dan sebagainya yang kita tidak harapkan,” ucap Ema.

Lebih lanjut, Ema menjelaskan penggunaan anggaran Rp 9,2 miliar itu sudah sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Ia menilai anggaran bantuan ini tak akan bisa terealisasi jika menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Karena, hingga saat ini masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA).

“APBD-P itu paling bisa dieksekusi Oktober, jadi terlalu lama. Maka perlu ada percepatan dengan dampak inflasi ini, karena aspeknya mendesak dan kedaruratan,” ucap Ema.

Ema menerangkan anggaran Rp 9,2 miliar untuk bantuan ini akan digelontorkan ke sejumlah SKPD. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuat program padat karya berupa perbaikan drainase. Nantinya, masyarakat dipekerjakan dalam program tersebut.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengadakan program padat karya perbaikan saluran juga dan dinas lainnya yang memiliki program padat karya wajib melibatkan atau mempekerjakan masyarakat. Anggaran program tersebut bersumber dari alokasi bantuan yang disediakan.

“Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menangan (KUKM), memberikan permodalan kepada usaha mikro, semisal pedagang cireng, cilok, surabi dan lainnya. Nanti diberikan modal Rp 150 ribu per bulan,” kata Ema.

Termasuk anggaran untuk menyubsidi tarif Trans Metro Bandung (TMB) yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub). Anggaran Rp 9,2 miliar itu akan disalurkan ke berbagai SKPD. Program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi sasarannya.

“Pelaksanaan secepatnya. Kita minta di bulan September berjalan. Karena nanti tanggal 15 September harus melaporkan. Nanti soal regulasinya dalam bentuk perwal. Nanti perwal insyallah hari Senin tanggal 12 September ditandatangani wali kota. Rancangan dari kita,” ucap Ema.

“Jadi di sana (perwal) sudah ada alokasi anggaran untuk ke SKPD-SKPD yang tadi saya katakan. Untuk total anggarannya itu, Rp 9,2 miliaran tadi,” kata Ema menambahkan.

Bagikan Postingan :

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *